Korupsi dan Revolusi Sosial
Kemerdekaan Indonesia hanyalah sekedar mengubah sistem pergantian kepemimpinan, dari nasional sampai lokal melalui sistem demokrasi, namun tidak mengubah perilaku feodalisme dan perilaku “Asal Bapak Senang” yang mengisi pada sistem kekuasaan,…
Baca selengkapnyaAhli Hukum UII: Permintaan Keterangan Calon Tersangka Penting Dilakukan
Jakarta (Tumbuh News) – Ahli hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Wahyu Priyanka Nata Permana menyatakan dalam penanganan suatu kasus, permintaan klarifikasi terhadap calon tersangka penting dilakukan. Wahyu…
Baca selengkapnyaPresiden Prabowo Tegaskan Korupsi Harus Diberantas hingga Akarnya
Jakarta (Tumbuh News) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya agar seluruh kekayaan dan aset bangsa dapat dikelola untuk kepentingan rakyat. Hal itu disampaikan Prabowo…
Baca selengkapnyaUtang Pemerintah dan Surga Para Koruptor
Pada tanggal 13 Agustus 2026, Kementerian Keuangan merilis pencapaian utang pemerintah kian meningkat Rp 10.293,69 triliun. Komposisi utang pemerintah didominasi instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,11 persen dari…
Baca selengkapnyaKejati NTB Siapkan Verzet atas Penolakan Kasasi Tiga DPRD NTB
Mataram (Tumbuh News) – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan upaya hukum verzet atau perlawanan terhadap penetapan PN Mataram yang menggugurkan permohonan kasasi jaksa atas vonis bebas tiga legislator…
Baca selengkapnyaPakar Hukum Pidana: Kejaksaan Harus Periksa Semua Pihak Terkait Korupsi PU
Jakarta (Tumbuh News) – Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar meminta kejaksaan tidak ragu memeriksa seluruh pihak yang berkaitan dengan dugaan korupsi renovasi lantai dasar Gedung Cipta Karya Kementerian Pekerjaan…
Baca selengkapnyaBatal Verzet, Kejati NTB Ajukan Kasasi Vonis Bebas Kasus Gratifikasi
Mataram (Tumbuh News) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB secara resmi telah menyatakan kasasi terhadap vonis bebas tiga anggota DPRD NTB dalam kasus dugaan gratifikasi. Juru Bicara Kejati NTB, Muhammad Harun…
Baca selengkapnyaKorupsi di Tengah Utang Pemerintah Meningkat
Baru-baru ini, Kementerian Keuangan merilis pencapaian utang pemerintah kian meningkat Rp 10.293,69 triliun. Komposisi utang pemerintah didominasi instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,11 persen dari total. Selain itu,…
Baca selengkapnyaJaksa Ajukan Verzet, Tak Terima Banding Kasus Gratifikasi DPRD NTB Ditolak
Mataram (Tumbuh News) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan perlawanan setelah Pengadilan Negeri (PN) Mataram menolak upaya banding jaksa dalam kasus gratifikasi ‘uang siluman’ yang menyeret tiga anggota…
Baca selengkapnyaPN Mataram Tolak Pernyataan Banding JPU atas Vonis Bebas Kasus Gratifikasi Anggota DPRD NTB
Mataram (Tumbuh News) – Pengadilan Negeri Mataram menolak permohonan banding jaksa penuntut umum (JPU) terhadap vonis bebas tiga terdakwa kasus korupsi anggota DPRD NTB yakni Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman…
Baca selengkapnya








