Jakarta (Tumbuh News) – Ketua Relawan Jaringan Nasional (Jarnas) For Prabowo-Gibran, H. Nasarudin, S.H, M.H., menyampaikan apresiasi terhadap sikap kritis mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dan elemen mahasiswa lainnya yang menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Menurut dia, kritik dan masukan dari mahasiswa merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan.

“Kita patut berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa UI dan seluruh aktivis yang telah menyampaikan gagasan serta masukan. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Yang terpenting, semua kritik tersebut kita tempatkan sebagai masukan untuk perbaikan bangsa ke depan,” ujar Nasarudin, yang disampaikan dalam keterangannya, Kamis (20/8).

Namun, Nasarudin mengingatkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum genap dua tahun menjalankan pemerintahan.

Sejumlah program prioritas yang menjadi bagian dari agenda pemerintahan, kata dia, masih berada dalam tahap implementasi dan membutuhkan proses evaluasi serta penyempurnaan.

Ia menyebut sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penguatan ketahanan pangan, serta berbagai agenda pembangunan lainnya masih terus dibenahi agar pelaksanaannya semakin efektif dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Pemerintah sedang menjalankan banyak program yang skalanya besar dan dampaknya luas. Tentu dalam pelaksanaannya ada evaluasi dan perbaikan. Karena itu, kritik dari mahasiswa dan masyarakat justru diperlukan agar pemerintah tidak kehilangan perspektif dalam menjalankan program-program tersebut,” katanya.

Nasarudin juga menilai narasi bahwa pemerintah sedang “menjajah rakyat sendiri” tidak tepat jika melihat sejumlah langkah pemberantasan korupsi dan penertiban penguasaan sumber daya alam yang dilakukan pemerintah.

Menurut dia, salah satu pekerjaan besar pemerintahan saat ini adalah mengembalikan pengelolaan sumber daya alam agar lebih berpihak kepada kepentingan nasional dan masyarakat.

Ia menilai negara harus memiliki keberanian untuk menghadapi praktik ilegal, mafia sumber daya alam, serta kelompok yang selama ini mengambil keuntungan dari kekayaan negara.

“Kalau kita bicara tentang kedaulatan, justru pemerintah saat ini sedang berusaha mengembalikan kedaulatan negara atas sumber daya alam. Jangan sampai kekayaan Indonesia terus dikuasai oleh kelompok-kelompok yang bekerja secara ilegal dan mengambil keuntungan dengan merugikan negara serta rakyat,” ujar Nasarudin.

Ia juga mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo dalam mendorong pemberantasan korupsi tanpa membedakan latar belakang pihak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Nasarudin, penegakan hukum harus menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih.

“Pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang melakukan pelanggaran harus berhadapan dengan hukum. Ini merupakan bagian dari semangat reformasi yang harus terus kita jaga,” katanya.

Selain pemberantasan korupsi, Nasarudin menyoroti upaya pemerintah dalam membenahi persoalan agraria. Ia mengatakan konflik pertanahan yang selama ini menempatkan masyarakat dalam posisi lemah harus diselesaikan secara adil, dengan tetap memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun dunia usaha.

“Saya melihat ada upaya untuk membenahi konflik agraria. Jangan sampai masyarakat yang sudah lama menguasai atau mengelola tanah justru selalu berada pada posisi yang kalah ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan modal. Negara harus hadir memberikan keadilan dan kepastian hukum,” ujarnya.

Nasarudin mengaku merasakan adanya perubahan dalam upaya penertiban terhadap aktivitas ilegal. Menurut dia, negara harus memastikan tidak ada lagi praktik penggunaan kekuasaan, koneksi atau “beking” untuk melindungi aktivitas yang bertentangan dengan hukum.

“Kita ingin Indonesia yang hukumnya berlaku untuk semua. Tidak boleh ada lagi kelompok atau pengusaha ilegal yang merasa kebal karena memiliki beking atau perlindungan tertentu,” katanya.

Meski menyatakan dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasarudin menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak berarti menutup ruang kritik. Sebaliknya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan aktivis UI, untuk terus menyampaikan gagasan secara konstruktif dan mengawal jalannya pemerintahan.

“Kita tetap mendukung ide-ide murni dari teman-teman mahasiswa UI. Jadikan semua itu sebagai masukan. Insya Allah, masukan dari masyarakat akan menjadi bagian dari perbaikan pemerintah,” ucapnya.

Ia juga mengajak mahasiswa, aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh anak bangsa untuk memiliki agenda bersama dalam mengawal pengelolaan sumber daya alam, pemberantasan korupsi, pemerataan pembangunan, serta penegakan hukum.

“Jangan sampai kita terpecah hanya karena perbedaan pilihan politik. Kita bisa berbeda dalam menilai pemerintah, tetapi kita harus memiliki tujuan yang sama: tidak boleh ada lagi oknum atau pengusaha ilegal yang menguasai sumber daya alam Indonesia. Mari kita kawal bersama pemberantasan korupsi dan pemerataan pembangunan,” kata Nasarudin.

Bagi Nasarudin, kritik mahasiswa merupakan bagian dari energi demokrasi yang harus dijaga. Pemerintah, kata dia, memiliki kewajiban untuk mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan, sementara masyarakat memiliki tanggung jawab untuk terus mengawasi agar cita-cita reformasi dan kepentingan rakyat tetap menjadi arah utama penyelenggaraan negara.

Kontributor: Hamdani
Editor: Suparman